TINJAUAN HUKUM EKSISTENSI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 SETELAH 25 KALI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI PADA TAHUN 2015

Achmadudin Rajab

Abstract


Pilkada langsung adalah metode yang  dipilih oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk memaknai frase “dipilih secara demokratis”. Untuk pelaksanaan Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak ini, segala sesuatunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Alasan mengapa masyarakat banyak memilih Pilkada secara langsung ini adalah terletak pada pembentukan dan implikasi legitimasinya. Kepala daerah membutuhkan legitimasi tersendiri sehingga harus dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini juga sesuai dengan pemaknaan pemilihan secara demokratis yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Adapun sejak keberlakuannya dalam menghadapi ujian Pilkada serentak untuk pertama kalinya di tanggal 9 Desember 2015, muncul berbagai problem pengaturan Pilkada baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Problematika tersebut nyata terlihat dari terjadinya 25 pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dimana bahkan dari 25 pengujian tersebut 7 diantaranya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.


Keywords


Eksistensi undang-undang; Pilkada; Demokrasi



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.93

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Achmadudin Rajab

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.