PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI JASA ANGKUTAN DALAM HUKUM PERHUBUNGAN INDONESIA

Suherman Suherman

Abstract


Masalah perlindungan hukum mempunyai pengertian yang amat luas. Adalah suatu kekeliruan apabila masalah perlindungan ini hanya ditinjau dari salah satu aspeknya saja, yaitu aspek keselamatan atau perlindungan terhadap bahaya-bahaya dan risiko-risiko dalam pengangkutan, meskipun memang harus kita akui bahwa aspek inilah yang manifestasinya paling nyata dan paling terasa.

Pada hemat kami unsur-unsur dari pada pola perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan adalah sebagai berikut :

  1. Perjanjian angkutan, termasuk aspek per-taripan, syarat-syarat angkutan dan dokumen angkutan,
  2. Pelayaran,
  3. Keselamatan,
  4. Tanggung jawab pengangkut dan asuransi.

Keempat unsur ini merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam rangka perlindungan hukum terhadap risiko-risiko idiil seperti pelayanan yang tidak memuaskan, kelambatan-kelambatan, dan sebagainya.

Keempat unsur ini tidak boleh dikurangi dan pola perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan harus terdiri dari keempat unsur ini yang dikombinasikan secara terpadu.




DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no3.848

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1981 Suherman Suherman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.