BEBERAPA CATATAN DARI KETETAPAN MPR NO. VIII/MPR/1978

Atmadja Atmadja

Abstract


MPR hasil Pemilihan Umum 1977, yang dilantik pada tanggal 1 Oktober 1978, telah bersidang dari tanggal 11 Maret s/d 23 Maret 1978 dengan menelorkan sebelas Ketetapan (Ketetapan MPR No. I s/d No. XI). Dari Ketetapan-Ketetapan MPR itu satu diantaranya yaitu Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 tentang : "Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Rangka Pengsuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional", akan diberikan catatan seperlunya dalam uraian ini.

Ada dua hal yang memberikan motivasi bagi penulis untuk memberi catatan terhadap Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1978 itu ialah :

  1. Tugas-tugas dan wewenang itu secara konstitusionil biasanya cukup dilakukan atas dasar wewenang biasa atau normal, tetapi dengan Ketetapan ini ditingkatkan statusnya sesuai dengan keadaan Negara kita yang sedang membangun dalam segala aspek kehidupan, menjadi tugas dan wewenang yang ditunjang dengan wewenang khusus, hingga kwalitas wewenang itu menjadi wewenang luar biasa dari Presiden.
  2. Penjelasan Umum UUD. 45 angka III menegaskan antara lain :

 …….. "Majelis  inilah yang memegang kekuasaan Negara tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan garis-garis besar yang telah di-tetapkan oleh Majelis". Dalam hal ini jelas Presiden harus menjalankan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang nota bene telah ditetapkan oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, yang hakekatnya memuat kebijaksanaan dibidang pembangunan.

 



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol8.no6.804

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1978 Atmadja Atmadja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.