PERTANGGUNGAN JAWABAN HUKUM MENGENAI MASALAH “TANAH OLORAN” “TANAH BANTARAN” PADA ALIRAN BENGAWAN SOLO

Wisnu Susanto

Abstract


Bahwa persoalan hukum tanah di Indonesia, setelah lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai suatu Undang-Undang Nasional, tidak diragukan lagi bahwa masih adanya dualisme pengaturan hukum, yaitu perundangan-undangan dan hukum adat. Tidak benarlah suatu pandangan bahwa hukum adat tidak lagi berperanan dalam pengaturan mengenai masalah tanah. Hal itu dapat dibuktikan dari 2 hal :

  1. Landasan berdasar undang Undang No. 5 tahun 1960 (Undang Undang Pokok Agraria)
  2. Kenyataan bahwa ada beberapa masalah yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 atau setidak-tidaknya masih meragukan dari segi hukumnya
 



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol8.no1.751

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1978 Wisnu Susanto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.