Reformasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

H. Muchsin

Abstract


Perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat menjadi alasan perlunya dilakukan revisi atas UUPTPK Nomor 3 Tahun 1971. Amat keliru jika maraknya tindak pidana korupsi semata-mata disebabkan lemahnya UU Banyak hal-hal baru diatur dalam UUPTPK secara
obyektif lebih baik dari UU yang lama, dan memiliki prospek yang menggembirakan untuk lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol29.no3.559

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1999 H. Muchsin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.