Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

E.F. Veniantoro

Abstract


Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utang pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol28.no1-3.533

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1998 E.F. Veniantoro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.