Kebutuhan akan Perangkat Hukum Perjanjian di Bidang Alih Teknologi

Ari Purwadi

Abstract


Proses alih teknologi sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan sulit berjalan dengan baik. Pihak pemilik teknologi lebih suka menjadikan penerima teknologi sebagai konsumen belaka. Adakalanya pemilik teknologi bersedia membuka rahasia teknologinya, tetapi dengan tarif royalty yang tinggi. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti, apakah benar telah terjadi pengalihan teknologi. Kenyataan ini menunjukkan, kebutuhan pengusaaan teknologi akan sulit terpenuhi bila tidak ada pengaturan yang memadai berkenaan dengan proses alih teknologi.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol23.no3.414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1993 Ari Purwadi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.