Mikrofis sebagai Sarana Dokumentasi Perundang-Undangan di Indonesia

Kuneng Mulyadi

Abstract


Dalam GBHN. meTalui Tap MPR No. II/Tap11993, disyaratkan pembangunan sarana dan prasarana hukum sebagai pengatur kehidupan bermusyawarah. berbangsa dan bernegara. Agar
upaya pembangunan hukum itu optimal. Sarana dan prasarana hukum itu harus ditingkatkan. baik kuantitas maupun kualitas. Oleh karenanya, perlu dikembangkan sislem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Untuk mendukung upaya tersebut. Mikrofis merupakan perangkat alternatif demi pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan demikian, kualitas penelitian dan pengembangan ilmu hukum nasional dapat ditingkatkan, sehingga penataan hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat diwujudkan.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol23.no3.412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1993 Kuneng Mulyadi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.