Kebijakan yang Diperjanjikan (Beleidosovereenkomst)

H.M. Laica Marzuki

Abstract


Ditetapkannya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN No_ 5/1986)
dinilai positif oleh para ahli hukum, sebagai suatu keinginan bersama menuju tegaknya keadilan bagi warga negara. Kehadirannya menjadi lebih lengkap pada tahun ini karena sejak saat Ini UU PTUN mulai bekerja. Dalam rangka itulah perlu diketahui lebih banyak masalah-masalah yang
berkaitan dengan PTUN tersebut. Tulisan berikut berbicara tentang Perjanjian Kebijakan,
yakni perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik selaku obyek perjanjian. Dan ini cukup menarik karena kebijakan yang dipeljanjikan adalah kebijakan TUN sehingga terkait pula badan atau pejabat TUN didalamnya. Masalah Ini termasuk hal baru dan aktual dalam kajian
Hukum Administrasi di negeri kita, namun telah acapkali dijadikan obyek gugatan di Nederland.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol21.no3.342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1991 H.M. Laica Marzuki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.