REKONSTRUKSI RELASI ANTAR LEMBAGA LEGISLASI DI INDONESIA

Sutan Sorik

Abstract


Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi relasi antar lembaga legislasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relasi ideal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, sebagai upaya melahirkan undang-undang yang memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari analisis ditemukan kewenangan DPD secara konstitusional hanya opsional dan tidak memiliki daya imperatif, yang kemudian berimplikasi terhadap relasi DPD dengan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. DPD dalam pembentukan undang-undang hanya dijadikan sebagai lembaga legislatif komplementer. Hal ini menunjukkan bahwa ada inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan demokratisasi lembaga legislasi, asas kedaulatan rakyat, check and balances, serta sistem bikameral. Hasil penelitian ini merekomendasikan purifukasi relasi DPD, DPR dan Presiden. Revitalisas posisi, peran, kewenangan dan kekuasaan DPD untuk memiliki original power

Keywords


Rekonstruksi, Relasi, Lembaga Legislasi



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Sutan Sorik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.