PRO KONTRA TERHADAP PROSEDUR DAN SUBSTANSI OMNIBUS LAW RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Bambang Sadono, Lintang Ratri Rahmiaji

Abstract


Setidaknya ada dua permasalan pokok yang menyangkut pro kontra terhadap omnibus law ini. Pertama persoalan posedural dalam proses pembuatan undang-undang. Omnibus law tidak boleh hanya semata-mata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan investasi saja. Pada saat yang sama harus diperhatikan masalah lain, misalnya hak azasi manusia. Sehingga omnibus law tidak sekadar menjadi masalah teknis legal drafting semata, namun juga merupakan bagian dari implementasi dari politik hukum negara. Kajian ini menggunakan metode analisa tinjauan literatur. Hasil pendalaman literatur menjelaskan bahwa alasan kebutuhan yang mendesak, dan keterbatasan waktu, pemerintah atau DPR tidak hanya bisa mengejar efisiensi waktu dan efektivitas target, karena pembuatan undang-undang harus memenuhi prosedur yang dipersyaratkan, sehingga otoritas yang diberikan oleh konstitusi terpenuhi keabsahannya. Yang harus dijaga jangan sampai gagasan untuk mencari terobosan, bukan hanya menyangkut substansi perundang-undangan, tetapi juga prosedur penyusunan, dan sistematika perundang-undangan, justru menimbulkan komplikasi baru dalam sistem legislasi (legislative drafting).

Keywords


Prosedur Hukum, Subtansi Hukum, Omnibus Law, RUU Cipta Kerja



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Bambang Sadono, Lintang Ratri Rahmiaji

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.