POLITIK HUKUM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Aditya Rahmadhony, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, Iwan Setiawan

Abstract


Perubahan rezim atau pemerintahan mempunyai ciri politik hukum tersendiri, termasuk Politik Hukum Keluarga Berencana (KB). Setiap masa pemerintahan mempunyai pandangan dan kebijakan yang berbeda terhadap penyelenggaran program KB nasional sebagai program pengendalian kuantitas penduduk di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik hukum terhadap keberhasilan Program KB di Indonesia dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam bentuk aturan kebijakan yang berkaitan dengan program KB pada setiap masa pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan literatur review dengan menganalisis kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan program KB. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara politik hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu rezim dalam mengintervensi suatu program terhadap capaian program yang akan dicapai

Keywords


politik hukum, program keluarga berencana, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran total



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Aditya Rahmadhony, Mardiana Dwi Puspitasari, Maria Gayatri, Iwan Setiawan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.