KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Bachrul Amiq

Abstract


Sejak awal pembentukan UUD bagi Indonesia yang merdeka oleh pendiri negara menghendaki sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem presidensial. Setelah perubahan UUD 1945, pelaku perubahan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ingin mempertegas bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem presidensial murni dengan menjunjung tinggi supremasi konstitusi, sehingga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab kepada konstitusi. Hal ini harus sejalan sampai pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, tidak dijelaskan seperti apa model pertanggungjawaban itu. Dalam artikel ini apakah dasar pertanggungjawaban sebagai salah satu karakter yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial dan apa model pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan presidensial yang membedakan dari karakter pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan tersebut, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan hanya mengkaji bahan-bahan hukum belaka. Sedangkan model pendekatannya di sini hanya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Keywords


Presidensial, Parlementer, Konstitusi, Perundang-undangan



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2939

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Bachrul Amiq

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.