REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)

- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar

Abstract


Luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor Daerah yaitu sama dengan wilayah administrasi provinsi yang terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kedudukannya berada di ibukota provinsi.  Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan di satu sisi begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, di sisi juga akan memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta secara ideal akan memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis

Keywords


Rekonstruksi, Korupsi, Pembangunan Nasional



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2864

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 - Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.