MENILIK REZIM PENGELOLAAN TAMBANG FREEPORT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ATAU PERALIHAN KE REZIM PERIZINAN?

Ananda Prima Yurista, Rizky Septiana Widyaningtyas Rizky Septiana Widyaningtyas, Alda Awwalil Hasani

Abstract


Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara oleh Freeport telah dilaksanakan sejak tahun 1967 dengan mendasarkan pada perjanjian karya/kontrak karya, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara alas kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara berubah dari perjanjian karya/kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan. Artikel ini akan mencoba untuk menjawab peluang perpanjangan kontrak atau pengakhiran kontak karya serta melihat rezim manakah yang akan memberikan peluang lebih besar untuk menguntungkan negara (dalam artian berpeluang lebih besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat). Hipotesis sementara dari artikel ini adalah bahwa rezim perizinan lebih tepat untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara.

Keywords


pertambangan mineral dan batu bara, perjanjian karya/kontrak karya, izin usaha pertambangan



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2765

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Ananda Prima Yurista, Rizky Septiana Widyaningtyas Rizky Septiana Widyaningtyas, Alda Awwalil Hasani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.