KENDALA DAN CARA HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: SUATU PENDEKATAN ATAS PENANGANAN PERKARA FIKTIF POSITIF

I Gusti Ngurah Wairocana, I Wayan Bela Siki Layang, Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, Bagus Hermanto

Abstract


Pasca pengaturan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berimplikasi terhadap pergeseran rezim Keputusan Tata Usaha Negara yang mulanya fiktif negatif menjadi rezim fiktif positif. Namun adanya pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengandung sejumlah kendala yang dihadapi dalam ranah praktikal oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Kendatipun muncul regulasi Mahkamah Agung namun Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mencari cara yang paling tepat dalam penerapan rezim fiktif positif pada sistem Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui kendala-kendala serta cara Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengatasi kendala-kendala praktikal pasca kemunculan rezim fiktif positif melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil studi ini disajikan dalam suatu tulisan deskriptif analisis

Keywords


Cara, Fiktif Positif, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Kendala



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 I Gusti Ngurah Wairocana, I Wayan Bela Siki Layang, Ketut Sudiarta, Putu Ade Hariestha Martana, Kadek Agus Sudiarawan, Bagus Hermanto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.