SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO DALAM KERANGKA PROGRAM JEMBATAN UDARA SEBAGAI KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Muhammad Ikram Afif

Abstract


Negara wajib memberikan subsidi angkutan udara kargo kepada Badan Usaha Angkutan Udara berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan non-BUMN. Pemberian ini dilakukan dengan pemberlakuan kewajiban pelayanan publik sesuai program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Pemerintah melalui penugasan kepada BUMN dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara swasta melalui sistem pemilihan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait penerapan pemberian subsidi angkutan udara kargo sebagai kewajiban pelayanan publik berdasarkan kerangka hukum pelayanan publik di Indonesia; perbandingan pelaksanaan subsidi angkutan udara kargo di Indonesia dengan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik di Uni Eropa, Malaysia, dan Australia; dan kaitan antara penerapan subsidi angkutan udara kargo terhadap Badan Usaha Angkutan Udara non-BUMN dengan kerangka kewajiban pelayanan publik di Indonesia

Keywords


angkutan udara perintis, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, kewajiban pelayanan publik, program jembatan udara, dan subsidi angkutan udara kargo



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2591

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Muhammad Ikram Afif

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.