PENDANAAN TERORISME DI PEROLEH DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Abdi Koro

Abstract


Abtrak
Negara-negara di dunia telah menyadari dan telah melakukan berbagai upaya untuk melawan, membekukan, mengawasi, mengendalikan pendanaan terorisme, baik melalui undang-undang anti-terorisme, atau melalui undang-undang anti-pencucian uang. Upaya ini disertai dengan tindakan hukum, harmonisasi hukum nasional yang disesuaikan dengan standar hukum internasional, bilateral, regional dan internasional. Indonesia sebagai salah satu negara masyarakat dunia dan telah menjadi korban tindakan teroris juga telah proaktif mengambil bagian dalam upaya ini. Dari aspek undang-undang terhadap pencucian uang, pemerintah telah mencatat kemajuan yang signifikan, dalam hal legislasi, regulasi lembaga keuangan, serta
kelembagaan (institusi). Dengan demikian saat ini tidak mudah bagi teroris untuk menggunakan lembaga jaringan keuangan untuk membiayai aksi teroris di Indonesia. Dari aspek undang-undang anti-terorisme, khususnya pendanaan terorisme, pemerintah Indonesia mencatat beberapa kemajuan, terutama dengan meratifikasi, "Konvensi Internasional Untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme". Dengan ratifikasi, pemerintah Indonesia terorisme dengan negara lain memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan tindakan hukum untuk memerangi pendanaan.

Keywords


pencucian uang, terorisme, ratifikasi



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no4.259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2011 Abdi Koro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.