TINJAUAN YURIDIS PROMPT RELEASE PROCEDURE DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

- Haridus, - Sudardi, Kresno Buntoro

Abstract


Pasal 292 UNCLOS merupakan ketentuan baru dalam hukum laut maupun hukum internasional. Prosedur ini dirancang untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara negara pantai dan negara bendera. Negara bendera berkepentingan untuk membebaskan kapal dan awaknya dari penahanan berkepanjangan akibat pengenaan uang jaminan yang tidak masuk akal dari pengadilan (yurisdiksi) negara penahan, sementara negara penahan berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan peradilan dan pembayaran denda. Dalam hukum Indonesia, prosedur mengenai prompt release diatur dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Studi sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 292 UNCLOS memberikan kewenangan kepada ITLOS untuk melakukan pembebasan kapal yang ditahan oleh negara pantai atas pelanggaran di ZEE nya yang belum dibebaskan setelah adanya uang jaminan yang layak. Dengan fakta demikian, tulisan ini mencoba untuk melihat bagaimanakah pengaturan prompt release berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional dan bagaimana ketentuan pelaksanaanya di Indonesia

Keywords


negara penahan, negara bendera pelepasan segera, jaminan yang layak, dan peraturan pelaksana



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 - Haridus, - Sudardi, Kresno Buntoro

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.