URGENSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERIHAL PEMBANGUNAN DESA

Dian Herdiana

Abstract


Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Atas dasar permasalahan di atas, artikel ini ditujukan untuk mengkaji substansi UU Desa perihal pembangunan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa substansi UU Desa tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam pembangunan secara lokal-partisipatif, bahkan  UU Desa masih memberikan peluang bagi dominasi pemerintah daerah dalam proses pembangunan desa yang tengah dilaksanakan. Aturan yang ada menjadikan desa sibuk dengan kewajiban administratif dalam pembangunan desa. Implikasinya, meskipun posisi desa bukan lagi menjadi struktur pemerintahan vertikal di bawah pemerintah Kabupaten/Kota, campur tangan pemerintah Kabupaten/Kota mengakibatkan distraksi terhadap kewenangan pembangunan desa yang seharusnya dijalankan penuh oleh pemerintah desa. Permasalahan tersebut mengkonstruksikan dorongan secara substansi untuk merevisi UU Desa, khususnya pengaturan tentang kewenangan pembangunan desa.


Keywords


pembangunan desa, pemerintah, pengaturan desa



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Dian Herdiana

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.