MEREKONSTRUKSI PARADIGMA GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DI INDONESIA SEBAGAI SENGKETA ADMINISTRASI

Muhammad Adiguna Bimasakti

Abstract


Citizen Lawsuit merupakan suatu mekanisme penegakkan hukum alternatif bagi warga Negara. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan Citizen Lawsuit di muka pengadilan. Akan tetapi permasalahannya adalah belum ada pengaturan yang pasti mengenai kewenangan mengadili dari Citizen Lawsuit dan singgungannya dengan Hak Uji Materil (HUM) yang merupakan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Selain itu ada pula permasalahan terkait dengan kewenangan diskresioner yang mana terdapat larangan bagi hakim untuk menilai baik dan buruknya tindakan diskresioner pemerintah. Tulisan ini mencoba menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui pendekatan normatif dan teoretis. Titik singgung antara HUM dan Citizen Lawsuit adalah ketika yang diuji merupakan peraturan perundangan tertulis yang sudah ada. Untuk larangan hakim menilai baik dan buruknya tindakan diskresioner pemerintah dapat dikesampingkan sepanjang penilaian dilakukan atas tujuan diskresi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Karakter Citizen Lawsuit adalah sengketa administrasi, bukan keperdataan sehingga seharusnya menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum. Namun saat ini Peradilan Tata Usaha Negara masih dibatasi oleh kewenangan dalam hukum acara sehingga belum bisa mengadili Citizen Lawsuit. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di masa mendatang kewenangan tersebut dialihkan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Caranya adalah dengan merevisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat mengakomodasikan gugatan Citizen Lawsuit di Peradilan Tata Usaha Negara

Keywords


Citizen Lawsuit, Sengketa Administrasi, Peradilan Tata Usaha Negara



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2492

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Muhammad Adiguna Bimasakti

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.