DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PROSES IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

Kukuh Bergas

Abstract


Indonesia sebagai penganut sistem presidensil menyadari peran Presiden sebagai eksekutif sangatlah besar. Oleh karenanya perlu dibentuk aturan hukum atau lembaga pengawas sebagai penyeimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. DPR dan MPR merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari Presiden. Bila didapati adanya dugaan pelanggaran maka DPR dapat mengajukan usul untuk pemberhentian Presiden. Kasus ini sempat dialami oleh Presiden ke-4 Indonesia yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena diangap telah melakukan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan runtuhnya demokrasi karena beberapa kasus besar yang ada. Penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan, namun pada penulisan ini ada upaya untuk memahami lebih dalam mengenai Pengaturan Pemberhentian Presiden di Indonesia. Impeachment yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan dan mungkin banyak argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, dan moralitas

Keywords


Amandemen, Eksekutif, Impeachment, Gus Dur, Presidensial



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2344

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Kukuh Bergas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.