HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Adrian Joshua Lumban Tobing

Abstract


Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (judicial power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Penelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/kota yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus. Data sekunder menjadi data utama. Pengambilan data dilakukan dengan riset kepustakaan dan beberapa daerah sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak uji materiil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap pemberdayaan daerah.

Keywords


pengawasan, hak uji materiil peraturan daerah, pemberdayaan daerah



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2000

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Adrian Joshua Lumban Tobing

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.