REVITALISASI DESA DALAM KONSTELASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Richard Timotius

Abstract


Di masa Orde Baru desa diatur tersendiri dalam UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menganut penyeragaman seperti desa di Jawa, justru menyebabkan eksistensi masyarakat hukum adat di luar Jawa mengalami reduksi luar biasa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 akhirnya mengakomodir eksistensi desa dan desa adat. Menggunakan penelitian yuridis normatif tulisan ini memberikan temuan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk revitalisasi peraturan sebelumnya. Revitalisasi dimaksud meliputi penataan kewenangan desa, penataan keuangan desa, manajemen pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan dan partisipasi masyarakat.

Keywords


Pemerintahan Desa, Kedudukan dan Kewenangan



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Richard Timotius

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.