IMPLIKASI KEBERLAKUAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas

Abstract


Pengaturan paling mendasar yang tercantum dalam UU Minerba peraturan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Dasar Pertambangan mengenai perubahan dalam konsesi Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya Batubara / KK2PB menjadi izin usaha IUP, Kuasa Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan (IPR). Hal ini berdampak pada kontrak pertambangan di Indonesia termasuk Kontrak Karya PT Freeport. Kontrak karya adalah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menjalin hubungan dengan PT. Freeport Indonesia. Studi ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan konsep Kontrak Kerja di Indonesia, posisi legal Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terkait dengan keharusan beralih ke IUPK, dan Risiko Hukum yang disebabkan oleh pengalihan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia untuk IUPK.

Keywords


UU Pertambangan, Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1604

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.