KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI YOGYAKARTA: DISKRIMASI ATAU DISKRIMINASI POSITIF

Ratih Lestarini

Abstract


Tulisan ini hendak mengkaji keberlakuan kebijakan pertanahan terkait pembatasan pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, mereka hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGB, tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta. Sehingga pembatasan tersebut dinilai sebagai suatu pembedaan perlakuan terhadap WNI Keturunan Tionghoa.Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjamin penataan penguasaan tanah diarahkan untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali secara adil. Pembahasan isu akan dilihat dalam perspektif sosiologi hukum sehingga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Yogyakarta merespon kebijakan tersebut.

Keywords


pauman, penguasaan hak atas tanah



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1595

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ratih Lestarini

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.