TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN FIDUSIA BERKAITAN DENGAN KETENTUAN ANGKA 2 SURAT EDARAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR: C.HT.01.l0-22 TANGGAL 15 MARET 2005 TENTANG STANDARISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA

Nova Faisal

Abstract


Berdasarkan Lembaran Negara No.168 tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Jaminan Fidusia"), yang terhitung sejak saat diundangkannya, maka secara yuridis formal lembaga jaminan fidusia yang dikenal selama ini dalam masyarakat, dan diterima
dunia perbankan dan peradilan dengan sebutan Fiduciaire eigendomsoverdracht atau "FEO" (pengalihan hak milik secara kepercayaan), telah resmi dalam jajaran hukum positif di Indonesia, dengan sebutan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Implementasi ketentuan angka 2 Surat Edaran dengan memperhatikan penciptaan kepastian hukum pada lingkup lembaga jaminan fidusia, Fase rechlsvinding dan rechlsvorming, yaitu fase dimana dilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum gun a menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pranata
lembaga jaminan, khususnya lembaga fidusia di Indonesia. Ketidakjelasan hukum ini seharusnya sesegera mungkin diantisipasi dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan
pelaksana dan bukan berarti dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada dipandang telah cukup dan memadai, sehingga tidak dipandang perlu untuk dilaksanakan dan/atau menunda proses penyusunan peraturan-peraturan pelaksana dimaksud.

Keywords


hukum jaminan, fidusia, prosedur pendaftaran, standardisasi



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1474

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2006 Nova Faisal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.