ANALISIS SINGKAT PERUBAHAN STATUS HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM MILIK NEGARA (BHMN)

Freddy Harris

Abstract


Dalam rangka antisipasi terhadap proses globalisasi dalam bidang pendidikan serta daya saing pendidikan nasional, pemerintah Indonesia mencoba mempersiapkan pendidikan tinggi dalam negeri khususnya perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di
tingkat internasional. Persiapan pertama pemerintah adalah membuat pilot project terhadap 4 perguruan tinggi negeri (UI, ITB, IPB, UGM) berstatus Badan Hukum. Dasar pembentukan badan hukum 4 perguruan tinggi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999.Dasar dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 19993 adalah Pasal 123 ayat 1 PP Nomor 60 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa terhadap perguruan tinggi negeri yang sudah layak dan mampu untuk mengelola kegiatannya secara mandiri akan ditetapkan statusnya menjadi badan hukum Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum milik negara yang sering disingkat BHMN



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1437

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2004 Freddy Harris

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.