POSISI HUKUM BADAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Tri Hayati

Abstract


Pengadilan pajak memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai suatu peradilan, berarti terletak dalam lingkungan yudikatif. Pokok sengketa dalam Pengadilan Pajak. maka Pengadilan
Pajak dapat digolongkan dalam lingkungan peradilan Tata usaha Negara (walaupun undang-undang tidak secara tegas menyatakanya). Keputusan Pengadilan Pajak merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh wajih pajak baik ke PTTUN maupun kasasi MA. kecuali upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) MA. Azas kepastian hukum (Wetmatigheid) dalam bidang perpajakan sudah terpenuhi dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi azas keadilan (Recht Matigheid) masih terdapat beberapa hal yang dirasakan masih kurang memenuhi rasa keadilan.

Keywords


Peradilan Pajak, Kewenangan Pengadilan, Hukum Pajak



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol33.no3.1399

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2003 Tri Hayati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.