PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN: PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Takdir Rahmadi

Abstract


Sejak pengundangan PP No. 6 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan di bidang penghijauan. konservasi tanah. pengelolaan hutan rakyat. Pengaturan perburuan hewan liar, perlindungan hutan. perizinan HPHH. Penerbitan HPHH yang sebelum pengundangan PP No.6 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Gubernur kemudian dengan PP tersebut diserahkan kepada Bupati merupakan upaya untuk memberikan manfaat ekonomi sektor kehutanan kepada Pemerintah Kabupaten. Selain itu , Pemerintah Kabupaten memiliki tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hutan dan pendidikan kepada masyarakat di
sektor kehutanan.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol32.no3.1347

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2002 Takdir Rahmadi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.