Pasal 11 UUD 1945 dalam Hubunganya dengan Loan Agreement

Dedi Soemardi

Abstract


Sesuai dengan masalah yang tersimpul dari judul paper ini, maka sebenarnya inti persoalan yang menjadi pokok selisih pendapat adalah berkisar pada: "sampai berapa jauhkah pemerintah mempunyai hak dan kewenangan membuat "perjanjian" dengan negara lain?". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal II UUD 1945, apakah setiap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah selalu memerlukan persetujuan DPR? Apakah perjanjian yang dibuat oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR Sail menurut hukum ?



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no3.1333

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1987 Dedi Soemardi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.