REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP “VOLMACHT DAN LASTGEVING” BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA

Pieter E Latumeten

Abstract


Abstrak

Menurut artikel 1792 melalui artikel 1819 KUHPerdata Indonesia, lastgeving adalah kontrak dimana seseorang memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau urusan lainnya atas nama dia. Hukum ini masih berlaku dan dilatarbelakangi oleh filsafat hukum atau yurisprudensi di bawah prinsip individualisme dan pola pikir abstrak dan analiytical. Definisi dan norma lastgeving bawah Perdata Indonesia telah bercampur dengan konsep volmacht. Kedua istilah memiliki arti yang berbeda: volmacht mengacu pada otoritas lahir dari tindakan sepihak yang melahirkan kewenangan untuk menyajikan pokok sementara lastgeving mengacu pada otoritas lahir dari perjanjian sepihak yang melahirkan kewajiban mewakili kepala sekolah. Masalah ini perlu ditangani karena tolakan ini cukup merugikan bagi pengembangan keputusan pengadilan dan frecods atau dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dinamika perkembangan mandat (tindakan memberi wewenang kepada orang lain atas nama dia untuk melakukan perbuatan hukum atau urusan lainnya) sebagai kontrak yang menumbuhkan representasi adalah perselisihan dengan definisi dan norma lastgeving bawah Perdata Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap masalah tersebut dengan menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk reposisi dalam bentuk konsep pembaharuan untuk definisi dan norma kontrak mandat di bawah Perdata Indonesia yang sejalan dengan landasan filosofis kami (rechtsidee), yang merupakan Pancasila. metodologi yuridis normatif melakukan reposisi dengan memeriksa prinsip-prinsip, konsep sendiri sebagai hukum postivie dan meta yuridis, dan dengan bantuan perbandingan hukum, lastgeving dan volmacht dapat dijelaskan dengan compaing dua persyaratan dan aturan di bawah Kode Sipil Indonesia dan Hukum Belanda. Sumber untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Lastgeving sebagai perjanjian sebagaimana unilateral tidak diketahui dan bertentangan menurut hukum adat sebagai perwujudan dari rechtsidee, sehingga sesuai dengan fungsi konstitutif sebagai rechtsidee, juga memiliki makna hukum dan fungction regulatif, dan terakhir, itu tidak mencerminkan rasa dari keadilan.


Keywords


Philosophical Foundation (Pancasila); Perwakilan; Lastgeving (Mandat)



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Pieter E Latumeten

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright - Jurnal Hukum & Pembangunan | 1971-2017