PEMBERDAYAAN DPRD

Listyowati Sumanto

Abstract


Munculnya UU No. 22/1999 memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip
otonomi daerah. Dasar filosofis yang mendasari dan mengantar kelahiran undang-undang
ini adalah pemberdayaan dan partisipasi rakyat. Hal ini dapat dicapai jika pemberian
wewenang otonomi kepada daerah adalah seluas mungkin, dan meletakkan Jokus
otonomi daerah pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan rakyat. Ditinjau dari segi
politik dan ketatanegaraan, reformasi ini berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma
dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik ke arah sistem Pemerintahan
yang desentralistik.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol31.no1.1317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2001 Listyowati Sumanto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.