ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PT. MAGNUS INDONESIA TERHADAP PT. GARUDA INDONESIA

Eva Yuanita

Abstract


Perbedaan definisi Kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan dalam Fv yaitu: Dalam Fv persyaratan Pengajuan Permohonan Pailit yang dimuat dalam Pasal I Fv
adalah setiap berutang dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, berdasarkan putusan Hakim, baik atas pelaporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para
berpiutangnya (krediturnya). Sebagai dasar Permohonan Pailit, rumusan ini menimbulkan
kesulitan tersendiri, sebab untuk membuktikan debitur yang berhenti membayar adalah keadaan berhenti membayar secara mutlak, hal ini menimbulkan kesulitan terutama dari segi
pembuk!ian kondisi debitur berhenti membayar. Kelemahan tersebut kemudian berusaha dikoreksi dalam UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 dengan memberikan suatu kondisi prasyarat yang lebih jelas yang diatur dalam pasal I ayat (I) UU Kepailitan No.4 Tahun 1998 yaitu mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang, baik atas pennohonannya sendiri (si debitur), maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.


Keywords


hukum bisnis, kepaililan, pengadilan niaga, penolakan pernyataan pailit



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol36.no3.1259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2006 Eva Yuanita

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.