Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Loebby Loqman

Abstract


Tanggung jawab pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu telah diintrodusir
di dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7/DRT/1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, masih merupakan pengecualian. Perkembangan dunia
perekonomian baik di dunia internasional maupun di Indonesia yang sedemikian maju telah menempatkan korporasi sebagai personifikasi dari sekelompok manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, misalnya pada direksi dari korporasi. Dalam konteks lingkungan hidup, sesungguhnya korporasi pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, bila korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan ketika melakukan aktivitasnya.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1989 Loebby Loqman

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.