SEKITAR PENYANDERAAN DALAM HUKUM PAJAK

Muchtar Rosyidi

Abstract


Seperti telah diketahui, bahwa pada tahun 1983 Pemerintah telah berhasil mengundangkan tiga Undang-undang dalam bidang pajak, yaitu Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN Th. 1983 No. 49, TLN No. 3262), Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN Th. 1983 No. 50, TLN No. 3263) dan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN Th. 1983 No. 51, TLN No. 3264). Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dimajukan menjadi tanggal 1 April 1985, tidak sampai dapat tanggal 1 Januari 1986, seperti dinyatakan dalam PERPU No. 1 tahun 1984. Kemudian di samping itu, bahwa ketentuan-ketentuan hukum perihal penyanderaan dalam Hukum Acara Perdata secara praktis sudah tidak berlaku lagi, tetapi dalam hukum pajak hingga kini masih tetap berlaku. Sehingga bagi setiap wajib pajak (orang atau badan hukum) yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajibannya membayar pajak, maka dapatlah ia disanderakan.



DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol15.no3.1124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1985 Muchtar Rosyidi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.