HAK BUDGET

Dedi Soemardi

Abstract


Persoalan hak budget dirasakan menjadi semakin penting pada saat Pemerintah Republik Indonesia sedang sibuk menggalakkan semangat seluruh lapisan masyarakat untuk membangun sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Namun supaya semangat pembangunan dapat diarahkan kepada sasarannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan cita-cita masyarakat Pancasila, tata-tertib dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Salah satu sarana yang penting dalam rangka pembangunan negara yaitu tata-tertib dalam pelaksanaannya harus diikuti oleh semua pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Salah satu sarana yang penting dalam rangka pembangunan negara yaitu tata-tertib pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu (pasal 23 ayat 1). Menurut penjelasannya, ayat 1 dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak begrooting (hak budget Penulis) Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja dengan undang-undang mengandung arti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui terlebih dahulu rancangan anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Pemerintah. Cara seperti ini lazim dilakukan dalam suatu negara demokrasi seperti Negara Republik Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol14.no1.1008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1984 Dedi Soemardi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.